Search
Now showing items 31-40 of 86
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah
(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-09-29)
Pendidikan di Kota Malang pada tahun 2019-2020 anak putus sekolah tercatat berjumlah 128 orang. Selama ini bantuan untuk SD dijatah Rp. 75.000, 00 per bulan dan SMP lebih besar lagi yakni Rp. 105.000,00 per bulan. Mengingat ...
Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Malang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-06-29)
Pembangunan di negara berkembang menjadi salah satu program strategis. Indonesia merupakan negara yang berkembang. Salah satu daerah yang menjadi perkembangan pesat adalah wilayah malang raya. Malang raya mencakup Kota ...
Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Di Kantor Kecamatan Batu
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-06-29)
Riset ini bertujuan untuk secara langsung dapat mengetahui efektivitas kinerja pegawai dalam menambah pelayanan di masa pandemi di Kantor Kantor Kecamatan Batu. Adapun Faktor pendukung bahkan faktor penghambat kefektivankerja ...
Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-10-29)
Bermacam upaya pemerintah buat kurangi akibat negatif pemakaian kendaraan bermotor untuk area serta warga. Ketentuan perundang-undangan di tingkatan nasional serta jadi wilayah, penyusunan, serta fasilitas mengatasi serta ...
Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Torongrejo Dalam Mendukung Program Desa Berdaya
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-10-29)
Desa Torongrejo memiliki potensi wisata diantaranya Wisata Agrowisata, Wisata Budaya, Wisata Alam, dan kuliner yang dikemas Pemerintah Desa Torongrejo dalam paket wisata. Pemerintah Kota Batu juga mendukung pengembangan ...
Strategi Pemerintah Kota Batu dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-11-29)
Kota Batu merupakan kota yang kaya akan Pariwisata yang didukung oleh SDA dan kondisi lingkungan yang ada. Sehingga, Dinas Pariwisata Kota Batu telah menyiapkan berbagai perencanaan pembangunan pariwisata yang tersusun ...
Implementasi Kebijakan Program Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-12-29)
Setiap anak maupun setiap keluarga diwajibkan untuk memiliki akta kelahiran dan sebagai wali diharapkan untuk mendaftarkan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Umum terdekat, Di Kota Batu jumlah kelahiran terus ...
Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik (Implementasi Standar Pelayanan Publik Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009) Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-10-29)
Globalisasi serta kompetisi yang sungguh ketat menuntut fasilitas yang paling bisa melaksanakan kebutuhan umum. Sementara pelaksana di bagian pelayanan terhadap publik bagi pemerintah daerah memiliki fungsi pokok guna ...
Strategi Perencanaan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Hiburan Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah Kota Batu
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-10-29)
UU No 28 Tahun 2007, orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh undang-undang untuk memberikan kontribusi wajib kepada Negara diperbolehkan menggunakan pajak yang dipungut untuk membantu Negara menjalankan fungsinya dan ...
Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-11-29)
Kota adalah kesatuan wilayah setempat dalam suatu ruang yang mempunyai kedudukan untuk mengatur dan menangani penyelenggaraan iklim dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan kota. Sesuai dengan pedoman Menteri Dalam ...