Search
Now showing items 1-10 of 96
Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Studi Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022-02-26)
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Pelaksanaan pelayanan publik pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP) studi di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota Batu. Teknik ...
Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Studi Pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-02-26)
Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) berfungsi mengesahkan tata tertib kampung bersama kepala kampung, menadah serta mengungkapkan keinginan penuduk, menunaikan pemeriksaan kemampuan kepala kampung. Belakangan ini kurangnya ...
Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat (Study Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dau)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-02-26)
Public service merupakan suatu tindakan pelayanan yang dilakukan dalam penyelenggaraan public service supaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan PPU, tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Ditetapkan UU NO 32/2004 ...
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Lembaga Pendidikan di Indonesia
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2022-04-26)
Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai krisis nasional bahkan internasional. Sejak tanggal 17 Maret 2020 seluruh KBM baik di sekolah ataupun kampus di Indonesia dilaksanakan secara daring untuk mencegah penularan dan penyebaran ...
Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Rumah Tangga Miskin
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2022-03-26)
Program PKH sudah dijalankan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2007 sampai saat ini sudah hampir mencapai sesuai arahan pemerintah pusat. Sesuai dengan fokus persoalan yang menjadi tolak ukur dalam program PKH merupakan ...
Kebijakan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di Desa Landungsari
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-03-26)
Kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ditengah masyarakat, kebijakan publik bisa berupa aturan-aturan, himbauan atau ajakan dari pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan publik ialah ...
Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Pengantar Nikah
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-04-26)
Salah satu sistem dalam melaksanakan sebuah pelayanan yang sangat prima merupakan bentuk dari dari sebuah penilaian yang sangat berkualitas terhadap sistem pelayanan publik merupakan salah satu komitmen yang bersumber dari ...
Collaborative Governance Untuk Pengembangan Kampung Warna Warni Jodipan Dengan Perspektif Quadruple Helix
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-02-26)
Wisata adalah suatu objek pendukung suatu wilayah daerah perkotaan maupun perkampungan wisata sendiri memiliki daya tarik yang membuat peminat tertarik berkunjung. Dalam tata kelola pemerintahan dituntut untuk selalu ...
Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Lumbung Pangan (Studi Kasus di Kelurahan Tlogomas Kota Malang Dampak Covid 19)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-02-26)
Virus corona berdampak ke seluruh dunia dan menyebabkan Masyarakat kekurangan pangan di seluruh dunia. Salah satu isu strategis di masa pandemi saat ini walaupun pengembangan pangan sudah ada sebelum masa pandemi adalah ...
Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Instansi Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-03-26)
Dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa memakai peran yang sangat penting, sebab bagian yang tak bisa dipisahkan dengan pembangunan di daerah. Dalam pemerintah, desa berkedudukan yang paling bawah. Akan tetapi ...