Browsing Skripsi by Title
Now showing items 7-26 of 608
-
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu
(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-12-29)Pembangunan yang terdapat di suatu wilayah seperti di daerah setempat sangat perlu melakukannya dari pemerintahan yang terbilang dari dasar yaitu seperti desa dengan keakuratan informasi sesuai desa pada kondisinya dan ... -
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-11-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah desa mengelola uang untuk daerah. Literatur telah menjadi dasar untuk penelitian kami. Penelitian sebelumnya dikonsultasikan untuk penyelidikan ini. ... -
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa (Studi pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-09-29)Tanggung jawab adalah komitmen untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan memaknai presentasi dan kegiatan seorang individu atau pimpinan suatu perkumpulan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kedudukan untuk ... -
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa ( Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu )
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2021-07-29)Transparansi yaitu keterbukaan suatu lembaga terhadap bawahanya dan tataran masyarakat sesuai program kerja yang dijalankan. Keterbukaan dimaksudkan tidak hanya pada dana yang alokasikan dan yang sudah dimanfaatkan melainkan ... -
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, 2020-11-29)Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dapat di laksanakan di kantor desa landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang di bidang pembangunan desa. ... -
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-12-29)Dalam memahami program penguatan di Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik jika tanggung jawab penanganan penyaluran bantuan desa telah berjalan dan dijalankan dengan baik. Motivasi yang melatarbelakangi ... -
Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Pujiharjo
(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2023-09-29)Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana tanggung jawab pengelolaan BUMDes yang berdampak pada PADes di desa Pujharjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan analisis data menggunakan ... -
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Pencegahan Wabah Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Weeluri Kabupaten Sumba Tengah)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-12-29)Epidemi Covid-19 telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia dalam banyak hal dan menempatkan banyak tekanan padanya. Baik sektor kesehatan maupun non-kesehatan secara signifikan dipengaruhi oleh konsekuensi dan ... -
Akuntabilitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Kucur Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 4
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-12-29)Dalam mewujudkan bantuan langsung tunai dana desa yang merata dan tepat guna apabila akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang ditinjau dari peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4 ... -
Analisa Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Berencana Di Kota Batu
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2021-07-29)Upaya pemerintah jelas dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan secara bertingkat dan sustainability tergambar jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Namun terdapat banyak kendala oleh pemerintah ... -
Analisa Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2023-02-28)Orang membutuhkan layanan untuk memenuhi berbagai tuntutan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, kantor Desa Karangbesuki di Kecamatan Sukun Kota Malang memegang peranan penting. ... -
Analisis Mekanisme Pelayanan Kartu Indonesia Sehat Kepada Masyarakat Di Rumah Sakit Baptis Kota Batu
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2020-11-29)Jaminan Kesehatan adalah hak yang harus diperoleh seluruh Warga Negara Indonesia untuk sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasalc 28H dan UU nomor 26 tahun 2009 bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh perlindungan ... -
Analisis Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Pada Kementerian Agama Kota Malang)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-06-29)Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pasangan yang diperbolehkan menikah jika sudah berusia 19 tahun. Namun faktanya 183 remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur dan 146 sudah diputuskan oleh ... -
Analisis Dampak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Kota Malang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-10-29)Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 pada sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Menkumham beserta menteri terkait lainnya mewakili pemerintah dan terjadifenomena yang menarik ... -
Analisis Fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022-11-29)Perlu dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kota semua kepentingan, juga kemajuan kota dapat dilakukan dengan warga negara yang lebih baik kota juga pemerintah kota. Memiliki kekuatan penuh dalam pergantian ... -
Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Prosedur Dan Persyaratan Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2021-07-29)Berdasarkan berita Malang Times pada tanggal 10 november 2018 sekitar 2.000 warga Kota Malang belum melakukan perubahan E-KTP dengan berbagai alasan seperti pindah agama, menikah dan pindah domisili. pemerintah menerbitkan ... -
Analisis Implementasi Pemanfaatan Kebijakan Rest Area Karangploso Kabupaten Malang (Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2023-08-29)Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah dengan luas wilayah terbesar di Jawa Timur, yakni 3.348 km² atau 334.800 ha, denganengan jumlah penduduk 2.346.710 jiwa, Kabupaten Malang merupakan demografis terbesar ... -
Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2020-07-29)Dalam penulisan ini peneliti melihat permasalah yang menghambat kebijakan pengelolahan sampah ialah kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga sampah rumah tangga yang masih bisa dipilih untuk dijual ke bank sampah tidak ... -
Analisis Kebijakan Pemimpin Terhadap Beban Kerja Personel Skadron 32
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2022-04-26)Personel Tentara Nasional Indonesia, sebagai alat pertahanan negara yang mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara. Sebagai implementasi dari tugas tugas tersebut personel TNI melaksanakan operasi udara ... -
Analisis Kebijakan Perubahan APBDES Pembangunan Fisik Tahun 2021 Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, 2022-12-29)Dalam administrasi publik Terminasi kebijakan ditetapkan selaku suatu langkah yang berarti buat melaksanakan koreksi terhadap suatu kebijakan yang tepat dan buat mengalokasikan risorsis secara lebih efektif. Tujuan dari ...